JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah menyusun peta jalan (Roadmap) revitalisasi pengembangan asrama haji di 33 Provinsi di Indonesia. Menurut Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU Kementerian Agama Saiful Mujab, peta jalan ini ini ditargetkan selesai pada November 2023.
“Rencana kerja ini tidak hanya berfokus pada pembaruan serta peningkatan fasilitas fisik semata, tetapi juga akan mengakomodasi perbaikan dalam manajemen Asrama Haji. Dalam pengumuman kepada Republika.co.id pada Selasa (17/10/2023), Saiful Mujab menyatakan bahwa telah diidentifikasi dua tahap pelaksanaan, yakni saat di luar musim haji dan selama musim haji.”
“Pada periode di luar musim haji, Direktorat Haji Dalam Negeri telah menyusun panduan teknis yang akan merinci pedoman pengelolaan asrama haji. Nantinya, panduan ini akan menjadi acuan bagi 33 asrama haji di seluruh Indonesia, terutama dalam pengaturan serta pengelolaan asrama haji. Dengan begitu, semua asrama haji akan mengikuti langkah dan tindakan yang seragam.
Selain itu, Saiful Mujab juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga kategori asrama haji di Indonesia. Yang pertama adalah asrama haji embarkasi, yang berfungsi untuk pemberangkatan dan kepulangan jamaah serta biasanya terhubung dengan bandara. Kategori kedua adalah asrama haji antara, dan yang ketiga adalah asrama haji transit.”
“Kami telah menyusun panduan teknis yang mencakup prosedur operasional standar (SOP) untuk pengelolaan asrama haji dan deskripsi tugas yang harus dilakukan oleh Unit Kerja Asrama Haji. Di masa mendatang, asrama haji antara dan asrama haji transit akan diarahkan untuk mengikuti panduan dan petunjuk teknis yang berlaku di asrama haji embarkasi,” ungkapnya.
Dasrul El Hakim, Kepala Subdirektorat Asrama Haji di Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, menambahkan bahwa Ditjen PHU (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah) juga sedang mengembangkan standar pelayanan minimal di asrama haji. Standar pelayanan minimal ini tidak hanya akan bermanfaat bagi calon jamaah haji, tetapi juga akan menjadi pedoman bagi masyarakat umum.
“Sehingga masyarakat akan memiliki gambaran mengenai standar pelayanan yang akan mereka dapatkan di asrama haji. Kami telah menyusun standar ini dan saat ini sedang dalam proses peninjauan ulang,” tambahnya.
Salah satu inisiatif yang dimaksud adalah pengembangan aplikasi Simas Haji, atau Sistem Informasi Manajemen Asrama Haji. Aplikasi ini diperbandingkan dengan aplikasi perjalanan Traveloka, yang memungkinkan masyarakat umum untuk melakukan pemesanan asrama haji secara daring di 33 asrama haji, sambil memperoleh informasi tentang fasilitas yang tersedia di asrama haji.
Dasrul juga menyebutkan bahwa aplikasi ini akan diintegrasikan dengan semua asrama haji di seluruh Indonesia, termasuk Aplikasi Pusaka. Selain itu, Ditjen PHU sedang menyiapkan panduan teknis untuk program masterplan revitalisasi pengembangan sarana dan prasarana asrama haji.
“Dalam program ini, pembaruan sarana utama menjadi prioritas. Tujuan dari program ini adalah memastikan tersedianya kapasitas yang mencukupi untuk melayani jamaah dan petugas di asrama haji, sehingga tidak akan ada lagi kekurangan kamar atau tempat tidur bagi jamaah dan petugas di asrama haji,” tandasnya.”
